Arsip Kategori: Kutipan Media

Detikcom Hancurkan Pilar Keempat Demokrasi

image
masawep.wordpress.com

Detik.com kembali memantik protes dari pembacanya. Pasalnya, dalam pemberitaan tentang penghargaan dari Bappenas, Rabu (30/4), portal berita terpopuler di Indonesia itu terkesan terlalu tendensius dengan penyebutan Gubernur dari PDIP di judul berita. Padahal ia hanya mendapatkan kategori B (baik) Anugerah Pangripa Nusantara Utama dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).

“Ganjar, Jokowi dan 5 Gubernur Lain Raih Penghargaan dari Bappenas,” demikian judul berita tersebut.

Lanjutkan membaca Detikcom Hancurkan Pilar Keempat Demokrasi

Iklan

Keren! Fahri Hamzah Ikut Tandatangan Darah Menolak Bea Keluar Tambang

image

Sejumlah kontraktor, anggota DPR RI, tokoh masyarakat hingga tukang ojek membubuhkan tanda tangan darah di kain putih sepanjang 300 meter sebagai sikap protes terhadap pengenaan bea keluar progresif sebesar 25% hingga 60% terhadap perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Sekongkang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Jabir Sanela (35), subkontraktor dan merupakan warga Desa Benete, Sumbawa Barat, mengiris tangannya menggunakan pisau kemudian membubuhkan cap tangan darahnya di atas kain tersebut. Lanjutkan membaca Keren! Fahri Hamzah Ikut Tandatangan Darah Menolak Bea Keluar Tambang

GARA-GARA KONDOM

no condomTulisan ini adalah chirpstory dr kultwit TrioMacan2000
1. Eng ing eeng ..gara2 kondom, menkes dr. Andi Nafsiah Mboi jadi terkenal ke seluruh Indonesia. Dia bagi2 kondom gratis ke kampus2
 
2. Sebelumnya, banyak yg tdk tahu Nafsiah adalah Menkes Indonesia. Dia menggantikan Endang R Sedyaningsih yang meninggal tgl 2 Mei 2012

3. Meninggalnya Menkes Endang dan digantikan dgn Nafsiah adalah ironis dalam politik Indonesia karena membuka kebohongan SBY

Alhamdulillah, MK Pertegas Kemenangan Rakyat Sumut

image

Hari ini (15/4/2013) Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan tentang gugatan Pilkada Sumatera Utara oleh Effendi Simbolon dan pasangan lainnnya yaitu Gus Irawan Pasaribu.
Dalam situsnya mahkamahkonstitusi.go.id
menyebutkan, hasil putusan MK tentang Perselisihan hasil Pilkada Sumatera Utara 15 April 2013 jam 14.00 WIB.
Amar Putusan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (hal. 153).
Nomor Perkara : 27/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013
Amar Putusan : Ditolak

Keputusan MK ini menguatkan hasil KPUD Sumatera Utara yang memenangkan pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi dalm pilkada Sumatera Utara.

Menembak Tahanan Bukan Tindakan Kesatria

image
Pasukan Brimob bersenjata lengkap menjaga Lapas Cebongan setelah terjadi aksi brutal penyerbuan dan eksekusi 4 tahanan di lapas tersebut oleh Pasukan Kopassus Kandang Menjangan

Sebelas anggota Kopassus yang melakukan penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, DIY dan menembak mati empat tahanan mendapatkan dukungan sebagian masyarakat.
Sebagian warga menganggap para pelaku berbuat kesatria karena jujur mengakui perbuatannya. Bahkan muncul edaran melalui pesan Blackberry yang isinya pujian terhadap para pelaku penyerangan Lapas Cebongan.
Lanjutkan membaca Menembak Tahanan Bukan Tindakan Kesatria

KOMPAS Sengaja Salah Tulis Soal Rangkap Jabatan PKS?

image
Edisi cetak KOMPAS 2 April 2013.

Ada sebuah kesalahan dari Koran Cetak KOMPAS tentang pemberitaan Rangkap Jabatan Tokoh-tokoh Partai yang dimasukkan juga PKS. Di koran tersebut tepatnya pada halaman 2 harian Kompas edisi cetak 2 April 2013, ada sebuah tabel bertitel “RANGKAP JABATAN TOKOH PARPOL”. Dicantumkanlah nama presiden dan sejumlah menteri beserta jabatannya di partai politik. Semua terlihat wajar. Tapi ada yang aneh, pada kolom PKS, tercantum tiga nama serta jabatannya: 1. Suswono, Jabatan Partai: KADER PARTAI. 2. Tifatul Sembiring, Jabatan Partai: MANTAN PRESIDEN PARTAI 3. Salim Segaf al Jufrie: Anggota Majelis Syuro. Coba perhatikan, sejak kapan KADER PARTAI dan MANTAN PRESIDEN PARTAI itu JABATAN PARTAI? Apakah ini ketidaktahuan penulis berita atau memang sengaja? Oleh: Seand Munir

KOMPAS Sengaja Salah Tulis Soal Rangkap Jabatan PKS?

image
Edisi cetak KOMPAS 2 April 2013.

Ada sebuah kesalahan dari Koran Cetak KOMPAS tentang pemberitaan Rangkap Jabatan Tokoh-tokoh Partai yang dimasukkan juga PKS. Di koran tersebut tepatnya pada halaman 2 harian Kompas edisi cetak 2 April 2013, ada sebuah tabel bertitel “RANGKAP JABATAN TOKOH PARPOL”. Dicantumkanlah nama presiden dan sejumlah menteri beserta jabatannya di partai politik. Semua terlihat wajar. Tapi ada yang aneh, pada kolom PKS, tercantum tiga nama serta jabatannya: 1. Suswono, Jabatan Partai: KADER PARTAI. 2. Tifatul Sembiring, Jabatan Partai: MANTAN PRESIDEN PARTAI 3. Salim Segaf al Jufrie: Anggota Majelis Syuro. Coba perhatikan, sejak kapan KADER PARTAI dan MANTAN PRESIDEN PARTAI itu JABATAN PARTAI? Apakah ini ketidaktahuan penulis berita atau memang sengaja? Oleh: Seand Munir

Gedung Setneg Sengaja Dibakar untuk Hilangkan Dokumen Century?

image

Peristiwa kebakaran yang menimpa Kantor Sekretariat Negara (Setneg), Kamis (21/3) sore
lalu, disesalkan banyak
pihak. Pasalnya, banyak dokumen milik negara, termasuk dokumen kasus Century, disimpan di gedung itu. Jika sampai dokumen tersebut ikut terbakar, maka proses pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6,7 triliun itu akan
semakin sulit.
Lanjutkan membaca Gedung Setneg Sengaja Dibakar untuk Hilangkan Dokumen Century?

Yusuf Supendi Resmi Menjadi Kader Partai HANURA

Akhirnya Yusuf Supendi memperlihatkan identitas pilihan politiknya dengan bergabung dengan Partai Hanura pimpinan Wiranto.
Informasi resmi bahwa masuknya Yusuf ke Hanura terlihat dari Halaman Resmi Page Facebook Hanura, Kamis (14/3/2013).
https://www.facebook.com/photo.php? fbid=533371043381875&set=a.502550766 463903.135147.480004388718541& type=1&theater
Nampak foto Yusuf Supendi terpampang bersama artis seperti Krisdayanti.
Pengumuman masuknya Yusuf Supendi ke Partai Hanura sekaligus menjadi kejelasan akan sikap politiknya.
Sebagaimana diketahui, Yusuf Supendi dipecat dari PKS karena telah melakukan pelanggaran etika. Karena tidak terima, Yusuf Supendi kemudian menebar Fitnah ke PKS, bahkan mengadukan 10 Qiyadah PKS ke pengadilan, yang akhirnya aduan
Yusuf Supendi DITOLAK karena tidak
terbukti. Salah satu nama yang masuk
dalam daftar Fitnah Yusuf Supendi adalah
Almarhum Ustadz Rahmat Abdullah.

Koalisi Pemerintah sangat Bergantung pada PKS

Posisi PKS menjadi sangat diperhitungkan Demokrat dalam struktur koalisi setelah Golkar tak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Partai Demokrat.

Pendapat itu dikemukakan oleh pengamat politik Charta Politika, Arya Fernandes kepada INILAH.COM, Sabtu (19/6).

“Meskipun kritis terhadap pemerintah, PKS masih sangat diperhitungkan Demokrat dalam struktur koalisi. Peneguhan koalisi antara PKS dan Demokrat (SBY) dalam Munas PKS menjadi bukti betapa Demokrat tak mau kehilangan PKS,” ujar Arya.

Menurut Arya, Demokrat sangat berkepentingan agar PKS menjaga komitmen koalisi dalam pemerintahan. Karena bila PKS mengancam akan keluar dari koalisi justru menyulitkan bagi Demokrat, terutama setelah Golkar tak sepenuhnya bisa dikendalikan.

“Hubungan PKS-Demokrat seperti benci-benci tapi rindu. Dua-duanya sama-sama membutuhkan. Makanya, meskipun kadang bandel dan kritis terhadap pemerintah, Demokrat masih tetap mempertahankan PKS,” ungkap alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Namun, Arya pun mengingatkan agar PKS dapat menciptakan inovasi politik saat berada di koalisi. Apabila tidak, keberadaan PKS di koalisi justru menjadi petaka politik bagi PKS pada pemilu 2014 mendatang.

“PKS sebenarnya tak terlalu banyak mendapat berkah politik saat bergabung dengan koalisi pemerintahan. Kesuksesan pemerintahan justru dinikmati oleh Demokrat. Perolehan suara PKS hanya meningkat 0,5% saat bergabung di koalisi pemerintahan, yaitu dari 7,4% pada pemilu 2004 menjadi 7,9% pada pemilu 2009. Namun, saat berada di luar pemerintahan, lonjakan suara PKS sangat besar sekali, yaitu sebesar 6,5% dari 1,4% (1999) menjadi 7,4% pada 2004,” urainya.

Arya mengatakan, inovasi politik PKS justru tumpul saat berapa di koalisi pemerintahan. Hampir tidak ada inovasi politik yang luar biasa saat PKS menjadi bagian dari pemerintahan.

“Kita masih harus menunggu, apakah ide PKS tentang partai terbuka dan moderat mampu mempengaruhi perolehan suaranya pada pemilu nanti,” tandas Arya